Penguatan Sistem Tatakelola Keuangan dan Pengadministrasian Berkas Keuangan Perjalanan Dinas untuk Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas

Authors

  • Christofer Eka A. Narang Narang Universitas Palangka Raya
  • Peridawaty Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1846

Keywords:

Tatakelola Keuangan, Administrasi Publik, Standar Akuntansi Pemerintahan, Evaluasi Kinerja, Sistem Informasi

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat sistem tatakelola keuangan dan pengadministrasian berkas keuangan perjalanan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas birokrasi publik sesuai regulasi fiskal modern. Pendekatan empiris diterapkan selama magang dari 22 Agustus 2025 hingga 22 Desember 2025, meliputi pengamatan langsung mekanisme pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di kabupaten Kalimantan Tengah memiliki ketidaksesuaian dokumentasi rata-rata 5,42% dalam lima tahun terakhir, sehingga memerlukan pembenahan administrasi mendesak untuk mematuhi standar audit dan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dinas tersebut telah menerapkan sistem informasi keuangan terstruktur melalui instrumen RKA DPA dan laporan periodik, namun menghadapi kendala seperti integrasi data terbatas, pembaruan berkas digital tertunda, dan kesenjangan kompetensi aparatur. Pengabdian ini menggali bagaimana perbaikan dalam tata kelola keuangan dan dokumentasi pada instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi secara keseluruhan.

References

Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Economic Reviews Journal, 4(1), 235–244. https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632

Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421

Hasima, R. (2024). Penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Lakidende Law Review, 3(2), 579–591. https://doi.org/10.47353/delarev.v3i2.79

Rizki, D., Dwijosusilo, K., & Prahmana, K. A. (2025). Inovasi pelayanan publik melalui program Sikilap (Strategi Menuju Kapuas Sehat dengan Integrasi Layanan Primer): Strategi menuju Kabupaten Kapuas Sehat. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(1), 2466–2472. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2004

Botutihe, N. (2024). Manajemen aset publik. MEGA PRESS NUSANTARA.

Pemerintah Kabupaten Kapuas. (2024). Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas. Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Arrazi, G. (2022). Efektivitas electronic government berbasis website dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). http://eprints.ipdn.ac.id/8839/

Nofiard, B. K. F. (2024). Bekerjanya birokrasi perwakilan di Kabupaten Kapuas. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 9(2), 229–253. https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/1027

Nurkhasyanah, A., Rahayu, S. S., Verawati, H., Reba, Y. A., Nuriah, Y., Noveny, R. M., … Maq, M. M. (2025). Strategi pengelolaan pendidikan. CV Rey Media Grafika.

Firstie, H. S., & Madina, S. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas. KINDAI Kumpulan Informasi dan Artikel Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, 13(4). https://doi.org/10.35972/kindai.v13i4.163

Buana, D. B. (2023). ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN MELALUI DIKLAT TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH (Doctoral dissertation, IPDN). http://eprints.ipdn.ac.id/16048/

Hidayah, D. N. (2023). Prosedur Verifikasi Berkas Fisik Surat Perintah Membayar (SPM) Jenis Gaji Induk Dari Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I. https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/24531

Hazdan, M. F., Serah, Y. A., & Hastian, T. (2025). The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order:(An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978). Reformasi Hukum, 29(1), 84-100. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1121

Irda, R., & Danil, E. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN COVER NOTE TERKAIT DASAR PENCAIRAN KREDIT OLEH BANK. Andalas Notary Journal, 1(2), 237-249.

Putra, F. N. E., Pramudiana, I. D., & Anwar, M. K. (2025). Inovasi Pelayanan Kesejahteraan Mitra UMKM Melalui Aplikasi Betang Mobile di PT. Bank Pembangunan Kalimatan Tengah. Journal of Management and Social Sciences, 4(1), 184-199. https://doi.org/10.55606/jimas.v4i1.1755

Fitriani, N. I. (2022). Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada rsud sungai rumbai.

Amin, M. (2020). Pengaruh profesionalisme aparatur terhadap kualitas pelayanan publik bidang administrasi pemerintahan. Public Policy, 1(2), 137-152. 10.51135/PublicPolicy.v1.i2.p137-152

Yuliandra, B., & Fidel, F. M. (2023). Perhitungan Waktu Baku Proses Preventive Maintenance Mesin CNC Router. Jurnal Inovasi Rekayasa Mekanikal dan Termal, 1(2), 50-52. 10.25077/inomet.1.2.50-52.2023

Downloads

Published

2026-01-22

Issue

Section

Articles